NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat agar membuatnya terang dan jelas.
Pernyataan tersebut merespons pertanyaan wartawan mengenai tanggapan pemerintah terkait adanya wacana hak angket terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan ujung hak angket nantinya dapat berupa berbagai rekomendasi kepada lembaga maupun instansi lain.
Selain itu, sambung Yusril, bisa pula berujung pada pernyataan pendapat dari DPR terhadap sesuatu yang diselidiki oleh panitia angket.
