Menko juga menjelaskan dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat.
Dirinya berpandangan persoalan tersebut juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden.
Dia berpendapat apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius.
Jika penyetaraan pendidikan Gibran sudah batal, kata dia, berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden.
"Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ucap dia menambahkan.
