NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Polri menemukan titik terang keterkaitan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan dugaan tindak pidana makar.

Yusril mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.

"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya menghormati langkah kepolisian yang bekerja secara cermat dan berhati-hati karena dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan hukum yang serius dan tidak sederhana.

Yusril mengakui dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan penyidikan secara menyeluruh.

Menurut Yusril, perkara tersebut nantinya akan diungkap secara terang, termasuk melalui pelimpahan berkas perkara para tersangka yang telah ditetapkan ke pengadilan maupun kemungkinan munculnya tersangka baru.

Ia mengatakan penyidikan juga diharapkan dapat mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta tujuan tindakan tersebut. Hasil penyidikan itu akan menjadi dasar untuk menentukan penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.

"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Terkait penanganan perkara itu, Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI.

Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses pada Selasa sore, SPDP tersebut tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.

SPDP tersebut mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPDP itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari pasal-pasal tersebut, diketahui dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.