SPDP tersebut mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan kepada para tersangka, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SPDP itu juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari pasal-pasal tersebut, diketahui dua pasal yang menyangkut dugaan tindak pidana makar yaitu Pasal 191 KUHP Tahun 2023 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023.

Terkait dugaan makar, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memastikan belum ada penetapan tersangka di kasus penyadapan ilegal terhadap presiden.

"Belum, belum (ada tersangka makar). Masih dalam proses," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Suyudi menjelaskan saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih memeriksa sejumlah saksi hingga pengumpulan barang bukti.

"Kemudian alat-alat bukti yang terkait, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," tuturnya.