Ia menyebut Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama yang nantinya akan diajukan kepada MPR untuk dipilih sebagai Wakil Presiden.

Yusril menjelaskan penentuan calon Wakil Presiden merupakan mekanisme politik yang melibatkan partai-partai pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Lebih lanjut, partai-partai politik yang dahulu mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden dapat dilibatkan dalam proses konsultasi maupun pembahasan calon pengganti.