NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan transformasi digital pemerintahan harus didukung sistem yang memiliki keamanan dan keandalan tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik.
Menurut Yusril, keamanan siber tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta menjaga kepercayaan publik.
"Saya meminta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Meski Kemenko Kumham Imipas tidak terlalu banyak memproses atau memegang data pribadi masyarakat, Yusril mengatakan setidaknya lembaganya memiliki data pribadi para pegawai yang harus dihormati privasinya karena telah diatur undang-undang.
Oleh karena itu, lanjut Yusril, kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas dalam memperkuat keamanan sistem elektronik, melindungi data pemerintah, serta memastikan setiap layanan digital dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
