Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri. Keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden atas nama Presiden tetap berstatus sebagai keputusan Presiden.
"Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," terang Yusril.
Yusril menambahkan Presiden tetap dapat memberikan perintah ataupun instruksi secara langsung dari luar negeri melalui sarana komunikasi yang tersedia.
"Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya.
