Sementara itu, apabila Wakil Presiden yang berhenti, tidak ada pejabat yang secara otomatis mengambil alih posisi tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR akan menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua nama calon yang diajukan Presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Prosesnya diawali dengan MPR menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pimpinan MPR kemudian menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Presiden melalui surat.