Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya tata kelola industri. Potensi komoditas perkebunan tersebut, termasuk kakao, perlu kembali diperkuat melalui kebijakan yang berpihak kepada petani dan pengembangan industri dari hulu hingga hilir.
"Lampung memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil kakao, tetapi belum mampu mengembangkan industri pengolahan secara maksimal," tandasnya.
Dalam pandangannya, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dapat memberikan dampak lebih luas, tidak hanya meningkatkan harga komoditas, tetapi juga membangun ekosistem usaha, mendorong inovasi, dan menghidupkan kembali pelaku usaha lokal.
"Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, dengan dukungan Menko Pangan, fokus kita adalah hilirisasi dan memberikan nilai tambah," pungkasnya.
Salah satu contohnya, kebijakan penutupan keran impor singkong yang dinilai memberikan dampak positif terhadap petani di Lampung. Kenaikan harga singkong mendorong petani mulai menggunakan alat dan mesin pertanian serta meningkatkan perhatian terhadap pengembangan bibit unggul.
"Artinya, satu kebijakan tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga membangun ekosistem di belakangnya. Saya rasa kakao juga seperti itu," paparnya.
Untuk memperkuat sektor perkakaoan, Ia mendorong pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sarana pendukung kebutuhan petani, khususnya penyediaan mesin pengering atau dryer.