Zulhas menegaskan, penghematan tersebut tidak hanya berdampak pada penurunan harga pupuk, tetapi juga memberikan ruang bagi penguatan industri pupuk nasional melalui pembangunan fasilitas produksi baru.
“Dengan penghematan ini, kita bisa membangun pabrik baru. Tahun depan, Januari, yang di Sumatera Selatan juga akan mulai,” katanya pula.
Ia menilai langkah pembenahan yang dilakukan Mentan penting untuk memastikan pupuk tersedia dengan harga lebih terjangkau, sekaligus memperkuat kemampuan produksi dalam negeri.
Efisiensi pengadaan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan subsidi dan mengurangi beban biaya penyediaan pupuk.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyepakati alokasi pupuk bersubsidi tahun 2027 sebesar 9.845.686 ton atau sekitar 9,85 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan.
Penyediaan anggaran pupuk bersubsidi 2027 akan menggunakan perhitungan nilai komersial sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Pembayaran uang muka kebutuhan bahan baku pupuk bersubsidi dijadwalkan paling lambat pada triwulan I-2027.
Sedangkan, untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan volume pupuk bersubsidi sektor pertanian melalui perubahan kontrak dari 8,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
