Pariaman - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat, menargetkan perbaikan delapan irigasi yang rusak akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun 2025 dapat rampung September 2026
"Infrastruktur pertanian di Pariaman banyak yang rusak, namun Alhamdulillah untuk tahap awal ini kami (bidang pertanian) mendapatkan dana sekitar satu miliar rupiah yang diprioritaskan untuk perbaikan delapan irigasi yang rusak," kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Ismadi di Pariaman, Jumat.
Ia mengatakan perbaikan irigasi yang menggunakan dana transfer ke daerah (TKD) tersebut saat ini telah menunjukkan progres signifikan dan diproyeksikan selesai dalam waktu dekat. Bahkan sebagian besar pengerjaan fisik irigasi sudah di atas 70 persen.
"Target kami akhir Agustus ini atau minimal minggu pertama September seluruh pekerjaan fisik sudah selesai," katanya.
Ia mengatakan kondisi irigasi mengalami kerusakan mulai dari struktur bangunan yang patah hingga roboh. Irigasi yang rusak tersebut tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Pariaman Utara, Pariaman Tengah, dan Pariaman Timur.
Kerusakan pada bangunan irigasi tersebut, lanjutnya, sempat mengganggu suplai air ke sawah petani dengan total area terdampak mencapai 200 hingga 300 hektare.
"Dampak kerusakan ini cukup dirasakan oleh petani. Sebagai contoh di kawasan Mangguang, kerusakan irigasi berdampak langsung pada 20 sampai 30 hektare sawah," ujar dia.
Sebelum perbaikan fisik tersebut berjalan, lanjutnya, para petani di lapangan berupaya menjaga ketersediaan air secara swadaya menggunakan bahan seadanya, seperti menumpuk karung pasir guna menyambung aliran air agar percepatan masa tanam tidak terhenti total.
Dengan rampungnya pengerjaan infrastruktur tersebut pada September mendatang, Pemkot Pariaman berharap distribusi air ke lahan persawahan dapat kembali normal sepenuhnya sehingga aktivitas pertanian masyarakat tidak lagi terhalang.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat mencatat hingga awal Agustus 2026 pihaknya merealisasikan sekitar Rp19,5 miliar atau 21,1 persen dari Rp92,4 miliar dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur rusak di daerah itu akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun lalu.
Dana TKD tersebut digunakan untuk infrastruktur yang mencapai Rp53,1 miliar, lalu hal lainnya yang mencapai Rp32,2 miliar, kemudian sisanya untuk bidang kesehatan dan pertanian.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.