NADIKABAR.COM — Sebanyak 11 Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) melayangkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ke Pimpinan DPR RI. Langkah politik ini diambil untuk memproses tuduhan dan persoalan keabsahan jabatan Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui jalur konstitusi.

Berkas resmi pengajuan HMP tersebut diserahkan langsung ke Pimpinan DPR RI guna menginisiasi mekanisme hukum dan politik parlemen, yang berpotensi berlanjut pada proses pemakzulan atau pemberhentian Wapres.

Plt Ketua FPG DPR RI Daniel Mutaqien membenarkan 11 legislator Golkar yang tergabung dalam gerakan ini telah menorehkan tanda tangan dukungan secara formal. Pasca-penyerahan berkas ini, Pimpinan DPR RI diharapkan dapat segera menindaklanjuti dan memproses permohonan berlandaskan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Daniel, ada dua dasar mendasar yang mendorong penyerahan berkas HMP ini, yaitu:

"Langkah penyerahan berkas ini kami dorong agar DPR RI dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menguji serta memproses opsi pemberhentian Wakil Presiden, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," tegas Daniel, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Daftar 11 Inisiator Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI:

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272)

Meski pengajuan ini resmi bergulir, Daniel meyakinkan bahwa pelayangan HMP tidak serta-merta berujung pada pencopotan posisi jabatan secara langsung. UUD 1945 Pasal 7A dan 7B telah menggariskan alur pembuktian konstitusional yang ketat melalui tiga fase utama:

1. Pembahasan & Pembuktian Politik dalam Rapat Paripurna DPR RI.

2. Uji Keabsahan & Pemeriksaan Sengketa Hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

3. Penetapan Putusan Akhir melalui Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).

Inisiatif yang dipelopori para anggota Fraksi Golkar ini menegaskan komitmen untuk menyelesaikan polemik kepemimpinan nasional secara transparan, terukur, dan sepenuhnya berada di bawah koridor hukum yang berlaku.