Saan menyebut penggunaan HMP ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) UU MD 3 yang menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.
Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.
