NADIKABAR.COM — Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi partai politik di DPR RI meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mayoritas anggota DPR yang menjadi perwakilan dari masing-masing fraksi menyatakan Gibran telah terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil presiden sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Atas pertimbangan tersebut, para pengusul menyatakan DPR perlu menindaklanjuti putusan hukum tersebut untuk pemakzulan wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa memimpin rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing partai politik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan saat rapat.

Saan menyebut rincian jumlah dari 120 anggota tersebut adalah sebagai berikut:

- PDIP: 14 orang- Partai Golkar: 11 orang- Partai Gerindra: 11 orang- Partai PKB: 18 orang- Partai Nasdem: 19 orang- PKS: 28 orang- PAN: 1 orang- Partai Demokrat: 18 orang

Saan menjelaskan usulan hak menyatakan pendapat dari anggota DPR ini akan dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibacakan dalam Paripurna DPR terdekat.

Ia pun mengatakan sidang paripurna terdekat akan dilaksanakan keesokan hari, yaitu Kamis 12 November 2026.

"Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan di hadapan wartawan.

Saan menyebut penggunaan HMP ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (4) UU MD 3 yang menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.

Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.

Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.