NADIKABAR.COM — Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di DPR resmi menyerahkan sikap bersama untuk agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11).
Total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang resmi mengusulkan HMP. Jumlah tersebut memenuhi syarat minimal 25 anggota DPR agar hak menyatakan pendapat DPR terkait ijazah Gibran bisa diproses.
Dengan rincian PDIP : 14 orang, Golkar: 11 orang, Gerindra: 11 orang, PKB: 18 orang, NasDem: 19 orang, PKS: 28 orang, PAN: 1 orang dan Demokrat: 18 orang
Dengan jumlah itu, DPR secara resmi akan memulai proses hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran.
"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," kata anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat.
Usulan delapan fraksi diterima dua pimpinan DPR, masing-masing Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
"Terimakasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.
Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibacakan dalam Paripurna DPR terdekat.
Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.
Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.
