Sultan Baktiar Najamudin merupakan senator asal Bengkulu yang pernah menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu. Sultan telah dua periode menjadi anggota DPD RI dan kini dipercaya memimpin lembaga tersebut untuk periode 2024-2029.
Pengalaman Sultan di pemerintahan daerah (pemda) dan parlemen menjadi modal penting dalam memahami persoalan hubungan pusat dan daerah, sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai lembaga negara.
Sementara, senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) GKR Hemas memiliki pengalaman panjang sebagai anggota dan pimpinan DPD RI, termasuk dalam pembahasan otonomi daerah.
Kemudian, senator asal Papua Tengah Yorrys Raweyai memiliki rekam jejak politik dan parlemen nasional, serta pengalaman memahami dinamika pembangunan kawasan timur Indonesia.
Sementara, senator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Tamsil Linrung berpengalaman sebagai anggota DPR RI sebelum menjadi pimpinan DPD RI, dengan perhatian pada persoalan ekonomi dan pembangunan.
Lely tidak menampik bahwa saat ini, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad paling kuat dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden. Selain tokoh penting Partai Gerindra, Dasco juga dikenal memiliki hubungan politik yang dekat dengan Presiden Prabowo.
"Saat ini Pak Sufmi Dasco Ahmad sangat kuat, itu tidak ada yang membantah. Beliau memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo," kata Lely.
Namun, Lely menyayangkan, jika Dasco harus maju sekarang di kursi wapres.
"Apakah tidak lebih baik berbagi peran? Misalnya Sufmi Dasco di legislatif, Pak Prabowo di eksekutif, supaya lebih berwarna hidup ini," ujar Lely.
Senada, pakar hukum Dr Lismanida menyebut secara konstitusional, wakil presiden pengganti tidak diwajibkan berasal dari partai politik (parpol).
Lismanida menjelaskan Pasal 6A UUD 1945 mengatur pencalonan pasangan presiden dan wapres melalui parpol atau gabungan parpol dalam pemilihan umum (pemilu).
Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres di tengah masa jabatan diatur secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
"Secara konstitusi tidak ada kewajiban wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Karena itu, figur nonpartai yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan juga layak dipertimbangkan," jelas Lismanida.