Lismanida menilai fungsi utama wakil presiden adalah membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, presiden membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga kompetensi yang dapat melengkapi tugas-tugasnya.
"Presiden bisa mengurus strategi nasional, politik luar negeri, dan pertahanan, sementara wakil presiden diberi peran dalam koordinasi pembangunan daerah, otonomi khusus, dan percepatan pemerataan," kata Lismanida.
Menurut Lismanida, pembagian peran tersebut dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan pembangunan antardaerah.
Lismanida juga menilai, empat pimpinan DPD RI adalah figur dengan kapasitas wakil presiden. "Ada Pak Tamsil Linrung, Pak Yorrys Raweyai, GKR Hemas, dan Sultan Baktiar Najamudin," ungkapnya.
Lismanida mengikuti perjalanan karier para tokoh tersebut, baik ketika berkiprah di pemerintahan daerah maupun di parlemen.
"Sekarang ini mereka adalah orang-orang yang tepat. Saya mengikuti kiprah mereka, dari awal kariernya," kata Lismanida.
Menurut akademisi yang juga pakar hukum perdata tersebut, pengalaman pemerintahan, jejaring politik, serta pemahaman terhadap birokrasi menjadi modal penting bagi seorang wakil presiden.
"Ini menjadi kelebihan yang perlu diperhitungkan," ujar Lismanida.
Lismanida menambahkan tantangan Indonesia ke depan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan politik nasional semata. Diperlukan pemimpin yang memahami realitas daerah sekaligus mampu menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Keputusan di Tangan Presiden Prabowo
Meski demikian, baik Lely maupun Lismanida sepakat keputusan mengenai cawapres pengganti sepenuhnya berada dalam mekanisme konstitusional. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR RI untuk dipilih sesuai ketentuan UUD 1945.
Keduanya menilai munculnya nama-nama pimpinan DPD RI dalam diskusi cawapres membuka perspektif baru mengenai pentingnya keseimbangan kepemimpinan nasional. Bukan semata keseimbangan antara militer dan sipil, partai dan nonpartai, melainkan juga antara kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah.
Kedua pakar tersebut menilai wapres ideal bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan dengan presiden, tetapi sosok yang mampu melengkapi kepemimpinannya. Dalam konteks itulah, empat pimpinan DPD RI dinilai memiliki modal pengalaman dan kompetensi yang layak diperhitungkan.