NADIKABAR.COM — Dua pakar dari disiplin ilmu berbeda, pakar komunikasi politik Prof Dr Dra Lely Arrianie dan pakar hukum Dr Lismanida memiliki pandangan senada mengenai sosok ideal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden RI Prabowo Subianto. Keduanya menilai empat pimpinan DPD RI layak dipertimbangkan.
Mereka menilai pimpinan DPD memiliki kombinasi pengalaman pemerintahan, kemampuan politik, jejaring nasional, dan betul-betul representasi daerah.
Menurut Lely, pasangan presiden dan wapres yang ideal tidak harus memiliki latar belakang dan kompetensi yang sama. Justru perbedaan keduanya dapat menjadi kekuatan untuk membangun pemerintahan yang efektif.
"Satu militer, satunya sipil. Satu partai politik, satunya nonpartai. Satu berpikir makro, satunya memahami persoalan teknis pemerintahan," ujar Lely, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
"Satu mengurus kepentingan nasional, satunya menguasai dan merepresentasikan daerah. Ini pasangan yang saling melengkapi," sambungnya.
Pakar komunikasi politik LSPR Institute yang juga merupakan lulusan doktoral terbaik Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung itu menilai kombinasi kompetensi tersebut dapat ditemukan pada jajaran pimpinan DPD RI.
"Tidak salah, jika sosok yang pantas dipertimbangkan untuk posisi wakil presiden adalah pimpinan DPD RI. Ini paket lengkap," kata Lely.
Lely menyoroti tantangan terbesar pemerintahan Prabowo saat ini adalah mengelola hubungan pusat dan daerah yang semakin kompleks.
Persoalan tersebut mencakup tekanan fiskal akibat penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD), ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, konflik sumber daya alam (SDA), otonomi khusus, hingga penanganan bencana.
"Ini tidak mudah dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus dilihat dengan kacamata daerah," ungkap Lely.
Di sinilah, kata Lely, keunggulan para pimpinan DPD RI tersebut.
"Mereka bergelut dengan persoalan daerah. Problem bencana, masalah fiskal, kebutuhan infrastruktur, hingga konflik sosial dan sumber daya alam yang rumit," jelas akademisi yang juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Nasional, Universitas Jayabaya, dan Universitas Mercu Buana tersebut.
Karena itu, keterwakilan daerah dalam kepemimpinan nasional tidak cukup dimaknai sebagai asal geografis seorang tokoh. Lebih pada kemampuan memahami persoalan daerah dan memperjuangkan penyelesaiannya dalam kebijakan nasional.
Keempat figur yang dimaksud adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketuanya, yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sultan Baktiar Najamudin merupakan senator asal Bengkulu yang pernah menjabat Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu. Sultan telah dua periode menjadi anggota DPD RI dan kini dipercaya memimpin lembaga tersebut untuk periode 2024-2029.
Pengalaman Sultan di pemerintahan daerah (pemda) dan parlemen menjadi modal penting dalam memahami persoalan hubungan pusat dan daerah, sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai lembaga negara.
Sementara, senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) GKR Hemas memiliki pengalaman panjang sebagai anggota dan pimpinan DPD RI, termasuk dalam pembahasan otonomi daerah.
Kemudian, senator asal Papua Tengah Yorrys Raweyai memiliki rekam jejak politik dan parlemen nasional, serta pengalaman memahami dinamika pembangunan kawasan timur Indonesia.
Sementara, senator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Tamsil Linrung berpengalaman sebagai anggota DPR RI sebelum menjadi pimpinan DPD RI, dengan perhatian pada persoalan ekonomi dan pembangunan.
Lely tidak menampik bahwa saat ini, nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad paling kuat dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden. Selain tokoh penting Partai Gerindra, Dasco juga dikenal memiliki hubungan politik yang dekat dengan Presiden Prabowo.
"Saat ini Pak Sufmi Dasco Ahmad sangat kuat, itu tidak ada yang membantah. Beliau memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo," kata Lely.
Namun, Lely menyayangkan, jika Dasco harus maju sekarang di kursi wapres.
"Apakah tidak lebih baik berbagi peran? Misalnya Sufmi Dasco di legislatif, Pak Prabowo di eksekutif, supaya lebih berwarna hidup ini," ujar Lely.
Senada, pakar hukum Dr Lismanida menyebut secara konstitusional, wakil presiden pengganti tidak diwajibkan berasal dari partai politik (parpol).
Lismanida menjelaskan Pasal 6A UUD 1945 mengatur pencalonan pasangan presiden dan wapres melalui parpol atau gabungan parpol dalam pemilihan umum (pemilu).
Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres di tengah masa jabatan diatur secara khusus dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
"Secara konstitusi tidak ada kewajiban wakil presiden pengganti harus berasal dari partai politik. Karena itu, figur nonpartai yang memiliki kapasitas dan pengalaman pemerintahan juga layak dipertimbangkan," jelas Lismanida.
Lismanida menilai fungsi utama wakil presiden adalah membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, presiden membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kemampuan politik, tetapi juga kompetensi yang dapat melengkapi tugas-tugasnya.
"Presiden bisa mengurus strategi nasional, politik luar negeri, dan pertahanan, sementara wakil presiden diberi peran dalam koordinasi pembangunan daerah, otonomi khusus, dan percepatan pemerataan," kata Lismanida.
Menurut Lismanida, pembagian peran tersebut dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan pembangunan antardaerah.
Lismanida juga menilai, empat pimpinan DPD RI adalah figur dengan kapasitas wakil presiden. "Ada Pak Tamsil Linrung, Pak Yorrys Raweyai, GKR Hemas, dan Sultan Baktiar Najamudin," ungkapnya.
Lismanida mengikuti perjalanan karier para tokoh tersebut, baik ketika berkiprah di pemerintahan daerah maupun di parlemen.
"Sekarang ini mereka adalah orang-orang yang tepat. Saya mengikuti kiprah mereka, dari awal kariernya," kata Lismanida.
Menurut akademisi yang juga pakar hukum perdata tersebut, pengalaman pemerintahan, jejaring politik, serta pemahaman terhadap birokrasi menjadi modal penting bagi seorang wakil presiden.
"Ini menjadi kelebihan yang perlu diperhitungkan," ujar Lismanida.
Lismanida menambahkan tantangan Indonesia ke depan tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan politik nasional semata. Diperlukan pemimpin yang memahami realitas daerah sekaligus mampu menghubungkannya dengan kebijakan pemerintah pusat.
Keputusan di Tangan Presiden Prabowo
Meski demikian, baik Lely maupun Lismanida sepakat keputusan mengenai cawapres pengganti sepenuhnya berada dalam mekanisme konstitusional. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR RI untuk dipilih sesuai ketentuan UUD 1945.
Keduanya menilai munculnya nama-nama pimpinan DPD RI dalam diskusi cawapres membuka perspektif baru mengenai pentingnya keseimbangan kepemimpinan nasional. Bukan semata keseimbangan antara militer dan sipil, partai dan nonpartai, melainkan juga antara kepentingan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah.
Kedua pakar tersebut menilai wapres ideal bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan dengan presiden, tetapi sosok yang mampu melengkapi kepemimpinannya. Dalam konteks itulah, empat pimpinan DPD RI dinilai memiliki modal pengalaman dan kompetensi yang layak diperhitungkan.