Rekening tersebut rencananya disiapkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme agar rekening dapat dibuka secara bertahap untuk masyarakat.
Airlangga mengatakan pemerintah masih akan membahas mekanisme pelaksanaan program bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," tuturnya.
Karena itu, pembukaan rekening tidak langsung dilakukan untuk seluruh masyarakat secara bersamaan. Program tersebut akan dijalankan secara bertahap dan pemerintah berharap pelaksanaannya dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme berbasis data kependudukan. Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menjadi salah satu basis untuk penyediaan rekening masyarakat.
Airlangga sebelumnya menjelaskan data Dukcapil akan dipadankan dengan sistem yang digunakan dalam ekosistem pembayaran, termasuk untuk mendukung transaksi digital seperti QRIS.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat menghubungkan identitas penduduk dengan rekening perbankan yang disiapkan.
Program rekening ini tidak hanya menyasar warga yang sebelumnya belum memiliki rekening. Pemerintah juga mempertimbangkan konsolidasi rekening yang sudah dimiliki masyarakat untuk berbagai program pemerintah.
