NADIKABAR.COM — Tiga kepala daerah dari Mempawah, Rote Ndao, dan Aceh Utara mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pun turun langsung mengawal prosesnya agar pembangunan dapat segera terealisasi. Agus menekankan ketersediaan lahan menjadi syarat mutlak yang tak bisa ditawar dalam pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
"Mulai dari sertifikatnya, konturnya landai, airnya, sumber airnya bagus. Terus kemudian listriknya juga oke. Termasuk jalan masuk untuk ke sekolah itu juga besar karena untuk pembangunan," jelas Agus dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).
Hal tersebut disampaikan Agus kepada Bupati Mempawah Erlina, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, dan Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, hari ini.
Agus menilai kesiapan lahan menjadi salah satu aspek penting yang harus dipastikan pemerintah daerah. Selain kelengkapan administrasi dan persuratan, lahan yang diajukan juga harus memenuhi sejumlah kriteria teknis agar dapat mendukung pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat.
Ia juga menegaskan Sekolah Rakyat dirancang sebagai bagian dari upaya negara memutus mata rantai kemiskinan melalui intervensi yang menyeluruh. Melalui program ini, anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan dan fasilitas pendukung, sementara keluarga mereka mendapatkan intervensi pemberdayaan.
Agus menegaskan Presiden Prabowo Subianto menginginkan negara hadir merawat dan mengurus anak-anak dari keluarga di bawah garis kemiskinan agar memperoleh kesempatan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.
Selain pendidikan bagi anak, orang tua siswa yang memenuhi asesmen juga akan mendapatkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) serta dukungan perbaikan rumah.
"Jadi ini komprehensif. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, rumahnya diperbaiki," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan pemerintah daerah kini menyiapkan lahan seluas 17,6 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
"Kita punya sekarang yang tersedia lahannya itu 17,6 hektare. Kami punya lahan ini, kami serahkan semua. Sisanya itu kita bikin integrated farming," ungkap Paulus.
Sebelumnya, Kabupaten Rote Ndao telah mengajukan lahan Sekolah Rakyat pada 2026. Namun, luasan lahan yang disediakan dinilai belum mencukupi sehingga pemerintah daerah kembali mengajukan lahan yang lebih luas.
Hal serupa juga terjadi pada Kabupaten Mempawah yang pengajuan lahan sebelumnya ditolak karena kurang sesuai. Kini, pemerintah Kabupaten Mempawah juga telah mengajukan lahan baru.
Senada, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil berharap menyampaikan Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat menjadi perhatian dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Kami berharap menjadi prioritas jadi betul tepat sasaran," ucap Ismail.
Ia menyampaikan Aceh Utara masih menghadapi tantangan kemiskinan dan stunting. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, angka kemiskinan di Aceh Utara mencapai 24,37 persen, sementara angka stunting tercatat 32,4 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin sekaligus memperkuat pemberdayaan keluarga.
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam memastikan anak-anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan yang layak. Sementara itu, orang tua mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
