NADIKABAR.COM — Kementerian Transmigrasi menyerahkan 2.770 sertipikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran. Sertipikat tersebut diberikan di 19 lokasi yang berada di lima provinsi dan delapan kabupaten.
Bagi keluarga transmigran, sertipikat tersebut bukan sekadar dokumen administrasi. Kepemilikan tanah yang sah memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan yang selama ini mereka kelola. Hal ini sekaligus menjadi landasan bagi keluarga untuk membangun kehidupan dan mengembangkan usaha dengan lebih tenang.
Salah satu penerima sertipikat adalah Abdul Habib, transmigran asal Timor Timur yang ditempatkan di SP 2 Malili, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2000. Selama 26 tahun, ia menanti kepastian hukum atas tanah yang telah menjadi tempat tinggalnya.
"Saya telah menunggu sekian lama, 26 tahun. Alhamdulillah hari ini kami telah menerima sertifikat terakhir kami mewakili semua warga transmigrasi. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya," ungkap Abdul dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Hal serupa diungkapkan oleh Kornelis Gidungudana, warga UPT Elefare, Desa Gaura, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sejak ditempatkan pada 2013, ia telah menunggu selama 13 tahun untuk mendapatkan sertipikat tanahnya.
"Setelah menanti selama 13 tahun, hari ini kami mendapatkan sertifikat. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Menteri Transmigrasi, Gubernur NTT, Bupati Sumba Barat. Salam Transmigrasi," ungkap Kornelis.
Negara Tunaikan Kewajiban kepada Transmigran
