Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan penyelesaian persoalan sertipikat tanah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat transmigrasi. Selama puluhan tahun, mereka telah berkontribusi membangun kawasan transmigrasi sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Adapun kegiatan penyerahan sertipikat kali ini dilaksanakan serentak di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Penyerahan ini merupakan bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertipikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 KK transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak atas tanah mereka.
"Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut," papar Iftitah.
Iftitah menekankan masyarakat transmigrasi telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia. Program transmigrasi turut berperan dalam perkembangan wilayah yang kini menjadi tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi tersebut juga terlihat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, misalnya. Iftitah menyebut kawasan ini telah menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di provinsi tersebut.
