NADIKABAR.COM — Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus merekrut warga negara Indonesia (WNI) dijadikan tentara bayaran di Rusia. Total sebanyak 58 orang menjadi korban dalam kasus ini, di antaranya merupakan mantan anggota TNI dan Polri.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, mengatakan dari pengungkapan kasus tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan total 13 orang sebagai tersangka.

"Untuk (korban) yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri, seperti itu," kata Nurul Azizah kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/11/2026).

Pengungkapan ini merupakan akumulasi dari lima laporan polisi (LP) yang ditangani oleh Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan jajaran Polres Bogor. Dari 13 tersangka yang diproses hukum, beberapa di antaranya merupakan warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina.

Berikut rincian lima laporan polisi terkait kasus tersebut:

1. LP Bareskrim Polri (21 Oktober 2026): 1 orang tersangka ditahan dan 5 orang korban2. LP Polres Metro Jakarta Barat (23 Oktober 2026): 5 tersangka ditahan (2 WN Rusia dan 3 WNI) dengan 12 orang korban3. LP Polda Metro Jaya (28 Oktober 2026): 2 orang tersangka (1 WNI dan 1 WN Ukraina) dengan 12 orang korban4. LP Bareskrim Polri (25 September 2026): 2 tersangka ditahan dan 7 orang korban5. LP Polres Bogor Polda Jabar (20 Oktober 2026): 2 tersangka ditahan, 1 orang masuk daftar pencarian orang (DPO), dengan 22 orang korban

Para pelaku menjerat korban dengan iming-iming gaji dan bonus tinggi. Dalam proses rekrutmen awal, para pelaku tidak secara langsung menyatakan korban akan diterjunkan sebagai tentara bayaran, melainkan diiming-imingi pekerjaan non-tempur.

"Jadi betul bahwa tidak langsung menawarkan sebagai tentara bayaran, tetapi sebagai pekerja logistik seperti itu," ungkap Nurul.

Nurul menegaskan tawaran tersebut merupakan bentuk manipulasi dan yang menempatkan para korban pada bahaya karena dikirim ke zona konflik aktif tanpa kejelasan kontrak kerja.

"Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus yang fantastis merupakan modus perdagangan orang yang menempatkan korban pada risiko yang sangat tinggi, karena korban dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa jaminan keselamatan kerja," tuturnya.

Nurul mengimbau masyarakat tidak mudah percaya jika menemukan adanya proses perekrutan dengan iming gaji tinggi, memanfaatkan kerentanan ekonomi korban, hingga pengiriman ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi. Sebab hal itu kerap kali adalah praktik perdagangan orang.

Saat ini, penyidik mencatat aksi perekrutan tersebut masih bergerak secara individual. Namun, pendalaman masih terus dilakukan guna menelusuri potensi jaringan terorganisasi serta keterlibatan aktor intelektual.

"Saat ini masih secara individu, namun demikian tentu kita kembangkan supaya nanti akan ketemu jaringannya. Dan pastinya kita selalu berkomunikasi dengan Polda Jabar dan Polda Metro untuk berdiskusi, sehingga nanti dari analisis kasus-kasus tersebut bisa ketemu di satu titik," imbuhnya.