NADIKABAR.COM — UU Perampasan Aset mengatur enam jenis tindak pidana selain korupsi yang bisa dilakukan perampasan aset, baik dengan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
Pasal 3 menegaskan, perampasan aset bisa dilakukan dalam dua kondisi, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Perampasan aset dengan atau tanpa putusan pidana, pada pasal berikutnya, hanya bisa dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 ayat 1.