Namun, selain tindak pidana korupsi, ada enam jenis tindak pidana lain yang bisa dilakukan perampasan aset. Rinciannya yakni, tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendapatan terorisme.

Kemudian, tindak pidana penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; dan keenam, penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11).