NADIKABAR.COM — 12 DPR masa sidang II 2026-2027 resmi menetapkan RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR, Selasa (17/11).

RUU yang berstatus sebagai kumulatif terbuka dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu salah satunya akan mengatur mekanisme penyusunan undang-undang secara kilat atau fast-track legislation.

Putusan MK yang dimaksud merujuk pada putusan nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait revisi UU TNI (UU Nomor 3 Tahun 2025) pada 17 September 2025. Dalam amar putusannya, MK memaknai Pasal 22A UUD 1945 soal tata cara pembentukan undang-undang harus diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

"Nah, di sini pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat itu adalah bagian dari prosedur pembentukan undang-undang," kata Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono dalam rapat perdana RUU tersebut di Baleg DPR, pada Selasa (3/11).