Bayu menambahkan, RUU Tata Cara Pembentukan UU akan terdiri dari 12 bab dan 92 pasal. Dari jumlah itu, 71 pasal merupakan materi baru, sedangkan 21 pasal lainnya berasal dari materi dalam undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).
Usai disahkan, RUU tersebut akan menjadi acuan utama dasar penyusunan undang-undang. Sementara, UU PPP hanya akan mengatur soal penyusunan peraturan di bawahnya.
Namun, Bayu menjelaskan, ada syarat atau kondisi RUU bisa disusun secara mekanisme fast-track. Pertama, untuk mengesahkan perjanjian internasional tertentu yang memiliki urgensi untuk segera diberlakukan; Kedua, untuk menindaklanjuti putusan MK yang memuat batas waktu perubahan atau penggantian UU.
Ketiga, mengubah materi muatan undang-undang secara terbatas; Keempat, memperbaiki kesalahan teknik penulisan; Kelima, mengubah lampiran undang-undang; dan keenam, keadaan tertentu yang menunjukkan urgensi untuk membentuk UU melalui prosedur cepat.