Keempat, muktamirin disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam forum. Karena itu, hak dan kemerdekaan mereka dalam menyampaikan pendapat serta menentukan pilihan harus dihormati.
"Jangan ada pengondisian, tekanan, manipulasi ataupun rekayasa yang mengurangi kebebasan muktamirin dalam menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan," imbuhnya.
Kelima, pemerintah, kekuatan politik dan seluruh pihak di luar jamiah NU diminta menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamirin.
Keenam, para kiai menaruh kepercayaan kepada Presiden untuk memastikan pemerintah tetap menghormati kemandirian ulama dan kedaulatan muktamar.
