"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.
