NADIKABAR.COM — Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dipecat dari Polri berdasarkan putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) buntut kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Ahrie Sonta mengajukan banding atas putusan etik tersebut.

"Terduga pelanggar Saudara AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggap putusan sidang, telah melakukan banding," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Pemeriksaan dan persidangan etik Ahrie Sonta berjalan sesuai dengan haknya. Pengajuan banding Ahrie Sonta selanjutnya akan diperiksa oleh majelis sidang etik di tahap banding.

"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding," ujarnya.

Putusan etik Ahris Sonta itu disampaikan oleh Irjen Johnny Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11) malam. Disebutkan, Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran.

"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Isir.

Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain terhadap Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lain. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025-2026. Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.