Lebih lanjut, AHY memaparkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap ekonomi digital turut menciptakan kerentanan terhadap perangkat keras maupun lunak, seperti ancaman keamanan siber yang dapat mengancam privasi dan stabilitas ekonomi.
Mengingat kondisi geografi Indonesia yang rawan bencana dan terdampak krisis iklim, resiliensi infrastruktur digital dianggap menjadi kunci untuk menjamin stabilitas dan keberlangsungan ekonomi digital.
Terakhir, Menko IPK menegaskan bahwa ekosistem ekonomi digital harus diarahkan agar semakin inklusif dan merata dengan tidak sekedar membagi tata ruang menjadi sentra pangan atau kawasan industri, misalnya, tetap juga mengintegrasikan fungsi-fungsi ruang tersebut secara efektif.
“Jadi pertanyaan besar dari forum hari ini seharusnya memang bukan hanya seberapa cepat transaksi digital itu bisa kita lakukan, tetapi dampak terhadap pertumbuhan, dampak terhadap produktivitas dan di antaranya adalah berapa banyak lapangan pekerjaan baru yang bisa hadir, serta seberapa terhubung wilayah-wilayah kita,” kata dia.
“Ingat, digital divide (kesenjangan digital) itu juga bisa menghadirkan disparitas antarwilayah, antarkelas sosial. Jangan sampai ada yang semakin cerdas, ada yang semakin maju dan kaya sebuah daerah, tapi ada yang semakin tertinggal,” ucap Menko IPK.
