"Selain itu, kuota mahasiswa di PTN juga dibatasi secara jumlah dan waktu agar PTS memiliki ruang yang cukup untuk menyeleksi mahasiswa," katanya.
Kemudian kata dia, insentif fiskal, jika nantinya program kuliah gratis akan dilaksanakan di PTN secara penuh, PTS harus mendapatkan insentif yang adil agar tetap dapat bertahan, misal melalui pengalihan KIP Kuliah PTN ke PTS, keringanan pajak operasional, hingga kemudahan hibah guna menopang kegiatan kampus.
Yang keempat, kata dia, memperkuat standar mutu, kampus yang berhak mendapatkan kuota beasiswa adalah kampus dengan standar mutu yang unggul, dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan PTS dengan standar mutu yang unggul juga dipertimbangkan untuk mendapatkan kuota beasiswa yang adil.
Gerry mengatakan, melalui alternatif skema itu, diharapkan orientasi yang dibangun merupakan orientasi luas yang memiliki makna setiap anak bangsa, dimanapun kuliah mendapatkan ruang yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonominya.
"Pada saat yang bersamaan, penyelenggara PTS tetap mendapatkan ruang yang adil dan layak sebagai mitra negara dan tidak menjadi korban kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan ekosistem Pendidikan tinggi secara utuh komprehensif," katanya.
