Selain tata kelola, Heri menyoroti pentingnya komunikasi publik yang adaptif di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan situasi yang penuh ketidakpastian.
Pemerintah, kata dia, dituntut menjaga akurasi informasi untuk mencegah penyimpangan informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.
"Komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah," katanya.
Ia menjelaskan komunikasi pemerintah tidak hanya bertujuan menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.
"Partisipasi, musyawarah, dan akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik," ujarnya.
Heri meyakini penguatan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat dapat menjadikan ketiga program strategis nasional tersebut sebagai penggerak pemerataan ekonomi.
"MBG memperkuat kualitas sumber daya manusia, Kopdes memperkuat fondasi ekonomi desa, dan KNMP mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir," katanya.
Ia menambahkan sinergi ketiga program tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi rakyat dari desa hingga wilayah pesisir.