NADIKABAR.COM — Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Heri Herdiawanto menilai sinergi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP), dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) berpotensi memperkuat ekonomi kerakyatan dari desa hingga pesisir.

"Ketiga program ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat," kata Heri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Heri menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Hotel Loji, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis.

Ia optimistis ketiga program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, ketiganya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam ekosistem pembangunan. MBG berfokus pada perbaikan gizi dan kualitas sumber daya manusia (SDM), Kopdes memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa, sedangkan KNMP menyasar peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

"Jika dibangun secara sinergis, MBG, Kopdes, dan KNMP bukan hanya menghadirkan manfaat pelayanan publik, tetapi juga dapat menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang produktif, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan integrasi ketiga program tersebut dapat membentuk ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. Kebutuhan bahan pangan untuk program MBG, misalnya, dapat memberikan efek berganda apabila rantai pasoknya menyerap hasil produksi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM setempat.

"Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang terlibat dalam proses produksi, pengolahan, dan distribusi pangan," katanya.

Di tingkat desa, lanjut Heri, Kopdes harus diposisikan sebagai pusat konsolidasi ekonomi yang merangkul pelaku usaha yang sudah ada, bukan justru mematikan usaha mereka.

Ia mencontohkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tamanmartani, Sleman, yang telah bermitra dengan 109 warung kelontong dan 19 kelompok tani dalam mendistribusikan kebutuhan pokok serta sarana pertanian.

"Koperasi tidak harus menggantikan usaha masyarakat yang sudah ada, tetapi justru menjadi penguat jaringan ekonomi lokal," ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, koperasi dapat menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di desa.

Sementara itu, di sektor kelautan, penguatan fasilitas dan akses pasar melalui KNMP berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan.

Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa uji coba pemanfaatan fasilitas pembekuan portabel berhasil menyalurkan 150 kilogram ikan lele ke SMKN 1 Puring serta 1,5 ton ikan layur kepada mitra usaha di Cilacap.

Selain itu, nelayan di Karangduwur, Kabupaten Kebumen, tercatat mampu memperoleh penghasilan bersih hingga Rp3 juta per hari saat musim panen berkat dukungan fasilitas dan akses pasar yang memadai.

Heri menegaskan koperasi dalam ekosistem KNMP sebaiknya berperan sebagai fasilitator pemasaran untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan, tanpa harus bersaing dengan kelembagaan yang telah ada, seperti tempat pelelangan ikan (TPI).

Meski memiliki potensi besar, ia mengingatkan keberhasilan program prioritas nasional tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran atau capaian administratif semata.

Menurut dia, evaluasi berkala perlu dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran, pemerataan manfaat, transparansi, dan dampak nyata program di lapangan.

Selain tata kelola, Heri menyoroti pentingnya komunikasi publik yang adaptif di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan situasi yang penuh ketidakpastian.

Pemerintah, kata dia, dituntut menjaga akurasi informasi untuk mencegah penyimpangan informasi dan disinformasi di tengah masyarakat.

"Komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah," katanya.

Ia menjelaskan komunikasi pemerintah tidak hanya bertujuan menyampaikan program kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

"Partisipasi, musyawarah, dan akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik," ujarnya.

Heri meyakini penguatan kolaborasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat dapat menjadikan ketiga program strategis nasional tersebut sebagai penggerak pemerataan ekonomi.

"MBG memperkuat kualitas sumber daya manusia, Kopdes memperkuat fondasi ekonomi desa, dan KNMP mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir," katanya.

Ia menambahkan sinergi ketiga program tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi rakyat dari desa hingga wilayah pesisir.