NADIKABAR.COM — Akademisi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo mengungkapkan urgensi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menyajikan informasi yang tepat kepada masyarakat sebagai pengguna kecerdasan artifisial (AI).
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Unpad itu menyampaikan pesan tersebut bertepatan dengan ramainya dugaan warganet terkait pembatasan informasi oleh pemerintah tentang kebakaran hutan lahan (karthutla) akibat hasil informasi yang disajikan Meta AI lewat Threads.
"Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?" ujar Kunto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Kunto mengatakan Meta sebagai PSE tidak bisa lepas tanggung jawab ketika produk AI miliknya menghasilkan informasi yang belum terverifikasi, terlebih jika informasi tersebut menyangkut kebijakan pemerintah dan kebebasan berekspresi masyarakat.
Sebagai PSE yang bijak seharusnya Meta bisa transparan kepada masyarakat untuk menunjukkan bagaimana cara kerja sistemnya sehingga ke depannya tidak menimbulkan tuduhan yang menyesatkan ataupun membatasi hak masyarakat memperoleh informasi secara benar.
Menurut Kunto, dalam skenario apapun baik pernyataan pemerintah maupun informasi dari perusahaan teknologi yang disajikan AI harus dapat diuji berdasarkan bukti.
Masyarakat juga perlu mengingat bahwa jawaban yang dihasilkan AI seperti Meta AI tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi resmi perusahaan, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menuduh suatu institusi melakukan pembatasan informasi.
Hal itu dikarenakan AI bisa saja mengalami masalah yang kerap disebut sebagai AI hallucination. Kondisi itu terjadi ketika teknologi AI menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan kepada penggunanya meskipun tidak didukung fakta.
Risiko tersebut semakin besar ketika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya.
Kunto menilai persoalan ini menjadi temuan terbaru dalam penggunaan Meta AI di Threads menyoal dugaan pembatasan informasi terkait karthutla.
Dalam kondisi ini Meta perlu mengambil langkah bijak dan memperlihatkan tanggung jawab berupa transparansi algoritma. Perusahaan tidak cukup hanya menyediakan produk AI, tetapi juga harus memastikan pengguna memahami keterbatasannya.
