Karena itu, apabila terdapat konten karhutla yang dihapus atau dibatasi, Meta harus menjelaskan dasar keputusannya, termasuk apakah tindakan tersebut berasal dari sistem moderasi otomatis, peninjauan manusia, pelanggaran pedoman komunitas, atau permintaan hukum dari pihak tertentu.
Kunto menekankan bahwa penjelasan tersebut harus disampaikan oleh Meta sebagai pengelola platform. Tanpa transparansi, publik akan terus berspekulasi mengenai alasan di balik hilangnya konten, sementara platform teknologi yang mengambil keputusan justru tidak merasa perlu bertanggung jawab.
"Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan," ujarnya.
Kunto menambahkan lebih lanjut rekomendasinya soal transparansi kepada Meta, ia mengingatkan agar Meta bisa memberikan label atau penjelasan lebih lanjut terkait akurasi kecerdasan artifisialnya.
Ia memberikan contoh bahwa pesaing Meta yaitu ChatGPT dari OpenAI dan Gemini dari Google keduanya telah memberikan penjelasan di awal bahwa mungkin saja AI mereka tidak sepenuhnya benar dan menyarankan pengguna untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap informasi yang dibagikan.
Label penjelasan di awal dari layanan Meta AI menurut Kunto merupakan hal krusial agar kesalahan sistem tidak menimbulkan misinformasi baru dan membatasi hak masyarakat dalam membuat keputusan.
Kunto terakhir berpesan bahwa besarnya pengaruh platform digital seperti Meta harus diikuti tanggung jawab yang sepadan di tempatnya beroperasi.
Meta tidak hanya mengendalikan distribusi informasi melalui algoritma dan kebijakan moderasi, tetapi juga menyediakan teknologi AI yang jawabannya dapat memengaruhi pemahaman dan opini masyarakat terhadap suatu peristiwa.
"Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai perusahaan teknologi menentukan apa yang boleh dilihat publik, tetapi ketika terjadi permasalahan menyangkut informasi yang dibutuhkan publik, tidak mau bertanggung jawab," kata Kunto.
Meta diketahui sejauh ini menjanjikan bakal memperbarui transparansi akurasi informasi mereka dengan menambahkan disclaimer untuk setiap konten yang dibagikan Meta AI. Ketentuan itu mungkin dapat ditemukan mulai 30 Oktober 2026 dengan penjelasan bahwa "Meta AI dapat melakukan kesalahan dan pelanggan bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan Meta AI."
