"Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden," kata Ismail.
Ismail yang juga Kader PDIP senior ini menegaskan, tuntutan pemakzulan tersebut memiliki pijakan hukum yang kuat, yakni putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, MK melalui putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.
Pukulan telak disusul oleh putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Putusan MA itu menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa batal demi hukum dan tidak sah.
