Ismail dkk menilai putusan MA tersebut bersifat mengikat. Dengan batalnya surat penyetaraan itu, mereka menegaskan Gibran dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat formil sebagai wakil presiden maupun pejabat negara.
Sebagai bentuk perlawanan, massa aksi juga mencoret-coret foto Gibran di lokasi demonstrasi.
"Bahkan menurut kami, aparat keamanan justru harus menangkap dia, karena dia telah bersengkokol untuk melakukan kejahatan ketatanegaraan bersama-sama dengan KPU dan juga orang-orang di Dikdasmen," jelasnya.
Lebih lanjut, Ismail memastikan aksi ini bukan yang terakhir. Ia mengancam akan menggelar unjuk rasa berkelanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka dibiarkan.
"Ya, kita akan memaksa, akan mengundang banyak orang. Ini kan semua sukarelawan ini, kita enggak anu, iya kan. Kita akan memperbesar apa namanya demo, bahkan mungkin bila perlu tiap hari, sampai kemudian mereka mendengar kita dan kemudian pemakzulan itu dilakukan," katanya.
