NADIKABAR.COM — Puluhan orang yang mengaku tergabung dalam Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Selasa (10/11).

Mereka menuntut DPR RI segera memproses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.

Kelompok ini terdiri dari berbagai elemen, mulai dari simpatisan dan kader PDIP senior, hingga massa yang menamakan diri Pro Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima RI).

Mereka membentangkan berbagai poster protes, menyoroti dugaan pelanggaran oleh Gibran terkait syarat pencalonan sebagai wakil presiden.

Penanggung Jawab Pergerakan Eksponen Nasionalis 96, Saleh Ismail Mukadar, menyatakan unjuk rasa ini adalah upaya mengawal tegaknya konstitusi.

Pihaknya meminta DPRD Jatim meneruskan aspirasi massa agar DPR RI segera menggunakan hak konstitusionalnya untuk memakzulkan Gibran.

"Karena itu, kita mendesak kepada DPR RI lewat DPRD Jawa Timur agar kemudian mereka menggunakan haknya, melakukan pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai wakil presiden," kata Ismail.

Ismail yang juga Kader PDIP senior ini menegaskan, tuntutan pemakzulan tersebut memiliki pijakan hukum yang kuat, yakni putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, MK melalui putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan tingkat SMA.

Pukulan telak disusul oleh putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang mengabulkan permohonan kasasi terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

Putusan MA itu menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa batal demi hukum dan tidak sah.

Ismail dkk menilai putusan MA tersebut bersifat mengikat. Dengan batalnya surat penyetaraan itu, mereka menegaskan Gibran dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat formil sebagai wakil presiden maupun pejabat negara.

Sebagai bentuk perlawanan, massa aksi juga mencoret-coret foto Gibran di lokasi demonstrasi.

"Bahkan menurut kami, aparat keamanan justru harus menangkap dia, karena dia telah bersengkokol untuk melakukan kejahatan ketatanegaraan bersama-sama dengan KPU dan juga orang-orang di Dikdasmen," jelasnya.

Lebih lanjut, Ismail memastikan aksi ini bukan yang terakhir. Ia mengancam akan menggelar unjuk rasa berkelanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka dibiarkan.

"Ya, kita akan memaksa, akan mengundang banyak orang. Ini kan semua sukarelawan ini, kita enggak anu, iya kan. Kita akan memperbesar apa namanya demo, bahkan mungkin bila perlu tiap hari, sampai kemudian mereka mendengar kita dan kemudian pemakzulan itu dilakukan," katanya.