NADIKABAR.COM — Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengundurkan diri sebelum proses penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan dirinya dituntaskan melalui mekanisme konstitusional.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang tergabung dalam afiliasi tersebut mengatakan proses politik tersebut perlu dilanjutkan hingga DPR mengambil keputusan mengenai usulan pemakzulan, termasuk memberi kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan atas persoalan yang dipersoalkan.
"Yang terakhir, saya justru mendukung kalau sekarang ini, apalagi besok sudah (sidang) paripurna, berharap Gibran tidak boleh lagi mundur, gitu. Nah, sudah terlambat. Oleh karena itu, harus kita tuntaskan sampai ke hak menyatakan pendapat, ya. Paripurna untuk menyatakan apakah Gibran dimakzulkan atau tidak," kata Ray dalam konferensi pers AKSI di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Jakarta, Rabu.
Ia berharap rapat paripurna DPR dapat menjadi tahapan untuk melanjutkan pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas membahas persoalan tersebut dan meminta penjelasan Gibran.
Menurut Ray, pansus tidak harus menggunakan waktu hingga 60 hari untuk menyelesaikan tugasnya.
Ia memperkirakan pembahasan dapat berlangsung lebih singkat apabila seluruh keterangan dan penjelasan telah diperoleh.
"Kalau tidak menerima penjelasan, ya tentu mereka bisa berkirim surat ke MPR sesegera mungkin dan setelah itu disepakati untuk bersurat ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Ray menegaskan proses yang ditempuh harus tetap mengacu pada mekanisme konstitusi dan berlangsung secara damai.
Ia meminta masyarakat yang berbeda pandangan terhadap upaya HMP menyampaikan sikap tanpa melakukan tindakan intimidatif maupun kekerasan.
Ray menambahkan kelompok masyarakat yang mengadvokasi persoalan tersebut selama lebih dari satu bulan telah berupaya menyampaikan aspirasi melalui cara-cara dialogis dan konstitusional.
"Bahwa menyatakan sikap tidak setuju itu boleh-boleh saja, tapi tidak boleh sampai ke hal-hal yang bergesekan," katanya.
Ray juga meminta agar tidak ada gerakan yang mengganggu proses politik yang sedang berlangsung di DPR.
Menurut ia, perbedaan sikap terhadap kemungkinan pemakzulan Gibran harus disampaikan dengan tetap menghormati proses yang berjalan.
Ia menyampaikan bahwa Gibran sebaiknya tetap menjalani seluruh tahapan konstitusional hingga ada keputusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Oleh karena itu, Saudara Gibran tidak boleh mundur sampai kemudian MPR menyatakan Saudara Gibran diberhentikan sebagai Wakil Presiden RI," ujar Ray.
Pernyataan tersebut disampaikan Ray dalam konferensi pers AKSI yang menghimpun sejumlah elemen masyarakat sipil untuk mengadvokasi kejelasan proses politik terkait Gibran.
