Terkait hal ini, perlu ditegaskan bahwa meski konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan pengawasan terhadap putusan hakim, putusan tersebut sejatinya menggambarkan kehormatan hakim. Keputusan Bersama MA-KY menegaskan bahwa kehormatan hakim terutama tecermin dari putusan, pertimbangan hukum, dan keseluruhan proses pengambilan keputusan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan serta rasa keadilan masyarakat.
Seyogianya, pengawasan terhadap putusan pengadilan yang bertentangan dengan prinsip disiplin tinggi dan profesionalitas menjadi domain Komisi Yudisial. Pengawasan tersebut bermaksud menjaga integritas, etika, dan perilaku hakim-bukan untuk mereduksi independensi peradilan, melainkan memastikan bahwa independensi berjalan selaras dengan akuntabilitas. Melemahnya pengawasan akan berimplikasi pada melemahnya independensi peradilan, yang pada akhirnya merugikan kekuasaan kehakiman.
Kemerdekaan hakim bukanlah hak istimewa (privilege) atau pemberian negara, melainkan hak yang melekat (indispensable right/inherent right) demi menjamin hak warga negara atas peradilan yang jujur dan adil (fair trial). Sejalan dengan ini, Paulus Lotulung (2003) menegaskan bahwa independensi hakim harus senantiasa diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi.
International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence menyebutkan bahwa independensi peradilan tidak membebaskan hakim dari akuntabilitas publik. Prinsip universal ini juga tercermin dalam Basic Principles on the Independence of the Judiciary yang diadopsi oleh Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Dokumen tersebut memuat resolusi yang mengimbau negara anggota, organisasi antarpemerintah, dan organisasi profesional nonpemerintah untuk mempertimbangkan aspek akuntabilitas dan keberlanjutan (accountability and sustainability) dalam pengembangan manajemen peradilan pidana.
Dalam ajaran Islam, hakim dikategorikan ke dalam tiga golongan: satu golongan masuk surga dan dua golongan masuk neraka. Ketiganya yaitu: (i) hakim yang mengetahui kebenaran dan memutus berdasarkan kebenaran tersebut; (ii) hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi memutus secara tidak benar; dan (iii) hakim yang tidak berilmu sehingga memutus perkara tanpa dasar pengetahuan (HR Abu Dawud). Hadis ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan benar sangat ditentukan oleh disiplin tinggi serta profesionalitas hakim.
