Alasan 120 Anggota DPR Teken Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

NADIKABAR.COM — Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11).

Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi dan dihadiri dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan usai resmi menerima usulan tersebut.

Dari jumlah pengusul, rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.

Jumlah itu telah memenuhi syarat minimal usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebanyak 25 anggota DPR. Artinya, DPR secara resmi akan memulai proses pemakzulan Gibran.

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober.

Meski pokok gugatan itu ditolak, MK mengaku tak menemukan bukti dokumen kelulusan SMA Gibran. Keputusan itu diperkuat oleh kasasi MA pada 30 Oktober yang membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran.

"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI," kata anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat tersebut.

PKB, kata Khozin, menilai polemik ijazah Gibran harus segera disudahi karena selama ini telah menghabiskan energi yang tak berdampak langsung terhadap masyarakat. Ada 18 anggota DPR dari PKB yang ikut meneken usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.