Perwakilan pengusul dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebut ada 11 anggota dari fraksinya yang ikut meneken usulan tersebut. Dia beralasan, pihaknya telah mengikuti putusan MK dan MA terkait legitimasi posisi Gibran.
Menurut dia, dari dua putusan itu, dasar hukum untuk memakzulkan Gibran telah final. Dasar hukum itu diperkuat oleh desakan masyarakat agar DPR segera mengambil sikap.
"Oleh karena itu, 11 anggota yang menandatangani HMP ini, menyampaikan permohonan agar diproses pada tahap pemberhentian," kata Doli.
Anggora DPR dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto yang mewakili 19 anggota menyebut polemik ijazah Gibran harus segera disudahi. Meski begitu, dia menilai 69 anggota DPR dari NasDem bulat mendukung proses hak menyatakan pendapat pemakzulan Gibran.
Sugeng menuturkan, seluruh prasyarat untuk memulai proses pamakzulan terhadap Gibran telah final. Dia bilang tak ada alternatif lain yang bisa dilakukan kecuali proses politik di DPR.
"Untuk itu agar semua proses dipercepat agar tidak menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Sugeng.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Mardani yang mewakili 28 anggota dari fraksinya, menyebut Gibran telah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan konstitusi.
"Yang pada pokoknya, dalam kehidupan berbangsa harus mengedepankan kejujuran, keteladanan, rasa malu, tanggung jawab, dan menjaga kehormatan serta martabat diri diri sebagai warga bangsa," ujar Mardani.
Anggota DPR dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding menjelaskan ada enam alasan presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan, mulai dari korupsi, melakukan perbuatan tercela, hingga tak lagi memenuhi syarat.
