NADIKABAR.COM — Alumni doktor ilmu pemerintahan IPDN menilai Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Polri. Jenderal Suyudi dinilai akan menghadapi berbagai tantangan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan (IKADIP) IPDN sekaligus pengajar ilmu pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB), Achmad Baidowi atau Awiek.
"Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang baru ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang tepat menguatkan kepercayaan publik kepada korps Bhayangkara," kata Awiek dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
"Dengan mengusung visi Polisi Bersama Masyarakat, suyudi ingin wajah kepolisian menjadi sipil sepenuhnya. Tantangan bagi Suyudi adalah mewujudkan good governance (tata kelola yang baik) di kepolisian," sambungnya.
Awiek mengatakan penerapan 'good governance' di Polri perlu didukung sejumlah prinsip. Di antaranya, mulai dari transparansi, akuntabilitas, integritas, etika profesi, hingga profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik serta pertanggungjawaban terhadap kinerja, anggaran, dan operasional kepolisian.
"Prinsip integritas dan rtika profesi, penegakan aturan moral dan kode etik untuk menindak pelanggaran anggota," ujarnya.
Awiek juga mendorong profesionalisme dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurutnya, tindakan preemtif dan preventif perlu lebih dikedepankan, sementara tindakan represif menjadi langkah terakhir.
Selain itu, Awiek menilai penguatan tata kelola Polri juga membutuhkan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal, kata dia, dapat dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).
"Adapun pengawasan eksternal melibatkan lembaga pengawas seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan pemantauan dari masyarakat serta DPR," katanya.
Awiek berharap visi Polisi Bersama Masyarakat membuat masyarakat tidak lagi merasa berjarak dengan kepolisian. Dengan begitu, kata dia, aparat diharapkan lebih responsif dalam menangani persoalan di tengah masyarakat.
"Visi besar Polisi Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan good governance, sehingga masyarakat tidak lagi merasa berjarak dengan polisi. Sehingga aparat kepolisian lebih responsif ketika ada permasalahan di masyarakat sehingga tidak lagi terjadi istilah no viral no justice," tuturnya.
"Perombakan di jajaran kepolisian juga harus dilihat dari kacamata good governance, bahwa Suyudi ingin memastikan lembaga yang dipimpinnya menjalankan visi misi dengan baik," imbuh dia.
