John Kenedy juga berharap pembangunan jalan tol membuka peluang bagi usaha lokal, UMKM, dan tenaga kerja setempat. Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi agar proses pembangunan berlangsung dengan komunikasi yang baik dan tidak mengabaikan hak warga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sumbar, Ahdiyarsyah, menyatakan pihaknya siap mendukung percepatan proses pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi. Menurutnya, pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan, nagari, dan jorong dalam tahapan persiapan.
Ahdiyarsyah menambahkan, proses selanjutnya menunggu dokumen Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah (RKP2T) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah dokumen tersebut diterima dan proses verifikasi diselesaikan, tahapan persiapan penetapan lokasi akan dilanjutkan, termasuk penyusunan jadwal sosialisasi secara intensif.
"Secara prinsip, kami dari Perkimtan Provinsi Sumatera Barat siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menyukseskan proses pengadaan tanah pembangunan tol ini," ujarnya.
Dia menambahkan, sosialisasi berikutnya akan mencakup pendataan awal dan uji publik. Kelengkapan administrasi serta keterlibatan unsur pemerintahan di tingkat lokal menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran setiap tahapan pengadaan tanah.
Andre mengajak pemerintah daerah, instansi teknis, wali nagari, ninik mamak, dan masyarakat untuk terus berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama persiapan pembangunan. Ia menekankan bahwa dialog harus menghasilkan tindak lanjut konkret sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai proses yang akan dijalankan.
Melalui prasosialisasi tersebut, persiapan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi diharapkan berjalan lebih terarah dengan melibatkan masyarakat sejak awal. Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, proyek ini ditargetkan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pemerataan pembangunan di Sumatera Barat.
