NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan upaya pembenahan fundamental negara melalui kebijakan di bidang ekonomi, pangan, pendidikan, dan tata kelola BUMN.
Menurut dia, Prabowo mengambil sejumlah kebijakan mendasar untuk mengatasi persoalan yang selama ini dinilai menghambat pengelolaan kekayaan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
"Prinsip dasarnya, pemerintahan Presiden Prabowo sudah dijalani dengan benar, beliau membenahi fundamental kita," kata Andre dalam diskusi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Di bidang ekonomi, dia menyoroti upaya pemerintah mengatasi praktik underinvoicing atau pelaporan nilai transaksi ekspor lebih rendah daripada nilai sebenarnya serta underpricing atau penetapan harga di bawah nilai yang semestinya.
Andre mengatakan pemerintah berupaya memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam (SDA) agar penerimaan negara dari pemanfaatan kekayaan nasional dapat dioptimalkan.
Dia juga menyoroti kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor SDA sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya menjaga devisa agar dapat mendukung perekonomian nasional.
Di sektor pangan, Andre menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk dan pembelian gabah petani menunjukkan keberpihakan kepada petani.
Ia menyebut harga pupuk telah turun 20 persen dan pemerintah menetapkan kebijakan pembelian gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.
Andre juga menyoroti pembenahan tata kelola BUMN melalui revisi Undang-Undang BUMN. Menurut dia, aturan baru tersebut memperjelas mekanisme penugasan kepada perusahaan negara, termasuk keharusan adanya penugasan tertulis dan kejelasan anggaran.
Ia menilai kejelasan mekanisme tersebut diperlukan agar BUMN tidak terbebani penugasan yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Andre menyoroti perbaikan sekolah dan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
Menurut dia, Sekolah Rakyat memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan dengan fasilitas asrama sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar.
Andre menilai pembenahan tersebut menunjukkan bahwa perubahan perlu diwujudkan melalui langkah konkret, bukan hanya disampaikan dalam bentuk narasi.
Meski demikian, ia mengakui pemerintah masih menghadapi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi yang mengubah kebutuhan tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi, kata dia, perlu diikuti kemampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
