Ia menyebut BBM yang dibeli dengan harga subsidi, diduga dijual kembali dengan memanfaatkan disparitas harga. Andre menyebut praktik itu berpotensi menghasilkan keuntungan hingga Rp 500 ribu per hari.
"Bayangkan, ada orang yang cukup mengantre pagi dan sore, kemudian mendapatkan keuntungan hingga Rp 500 ribu sehari. Kalau dilakukan selama 30 hari, bisa mencapai Rp 15 juta. Ini tentu tidak sehat dan harus dihentikan," kata Andre.
Politikus Gerindra ini mengusulkan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri yang mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi secara lebih ketat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah pembatasan volume pengisian berdasarkan kendaraan dan pengaturan sistem pembelian lintas wilayah.
Ia juga mendorong Pertamina memaksimalkan teknologi pemantauan secara real time untuk mendeteksi kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara tidak wajar. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, Pertamina harus segera berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan aparat penegak hukum.
