"Pertamina sebenarnya bisa memanfaatkan data real time untuk mendeteksi kendaraan yang mencurigakan. Kalau ada kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang, harus bisa segera ditindaklanjuti bersama pengelola SPBU dan aparat penegak hukum," kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI.
Andre menegaskan, persoalan kebocoran BBM subsidi tidak bisa dibebankan hanya kepada Pertamina maupun BPH Migas. Menurutnya diperlukan kebijakan tegas pemerintah yang melibatkan seluruh pihak.
Andre menyebut Komisi VI DPR RI akan kembali memanggil Pertamina setelah Lebaran. Ia ingin ada laporan resmi mengenai perkembangan penanganan persoalan BBM tersebut.
"Kita akan undang kembali Pertamina untuk menanyakan progresnya. Kalau tidak ada solusi atau perkembangan yang konkret, persoalan ini akan terus berulang. Kita tidak ingin hanya rapat dan berdiskusi, tetapi tidak ada penyelesaian," imbuhnya.
