NADIKABAR.COM — Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Serikat Buruh Nusantara Krakatau Steel. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI berkomitmen menampung dan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan para pekerja, sekaligus mendorong komunikasi dengan PT Krakatau Steel agar berbagai persoalan yang dihadapi buruh dapat menemukan solusi terbaik.
Dalam keterangan yang diterima, Rabu (11/11). Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dirinya berpihak kepada para pekerja. Namun, menurutnya, penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui opsi yang logis dan masuk akal sehingga memberikan kepastian sekaligus meningkatkan status dan kesejahteraan para pekerja.
"Nah, kami pasti berpihak kepada Mas-Mas. Tapi tentu kita harus cari opsi yang logis, masuk akal. Saya rasa usulan opsi satu, opsi dua ini agak logis, memberikan kepastian teman-teman lebih ada jaminan. Yang kedua, memberikan kepastian teman-teman naik kelas, yang dulu tidak jelas statusnya jadi jelas," kata Andre pada pertemuan yang juga dihadiri Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini.
Andre kemudian menjelaskan sejumlah opsi yang menurutnya dapat menjadi jalan keluar. Pertama, pekerja yang sebelumnya bekerja melalui mandor diarahkan menjadi PHL (pegawai harian lepas) secara langsung atau direct, sehingga memiliki hubungan kerja dan status yang lebih jelas "Pertama, masuk opsi PHL langsung, direct, tidak lewat mandor. Itu satu," ujarnya.
Menurut Andre, perubahan tersebut akan memberikan kepastian yang sebelumnya belum diperoleh pekerja. Jika sebelumnya pekerja berada di bawah mandor dan tidak memiliki kelengkapan dokumen maupun jaminan yang memadai, skema PHL langsung dinilai sebagai sebuah peningkatan status.
"Dulu kan lewat mandor, nggak ada berkas, nggak ada jaminan. Ini kan kontrak PHL langsung sama KBK (Krakatau Baja Kontruksi). Itu naik kelasnya," katanya.
