Kedua, Andre menyoroti persoalan upah. Ia menyebut pekerja harus mendapatkan jaminan upah sesuai ketentuan UMK/UMR dan tidak lagi mengalami pemotongan oleh mandor. "Yang kedua, dulu dipotong mandor, sekarang ada jaminan UMK, nggak boleh dipotong mandor sesuai dengan UMR. Karena berarti kan naik dua nih, naik kelasnya," ujar Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre menjelaskan, jika sebelumnya pendapatan pekerja tidak sampai pada standar upah minimum karena adanya pemotongan, maka penerapan upah sesuai ketentuan menjadi peningkatan berikutnya bagi para pekerja. "Dulu dipotong, nggak sampai UMR, sekarang sesuai UMR, udah dua," katanya.
Sementara opsi ketiga, Andre membuka kemungkinan adanya peningkatan status pekerja setelah satu tahun. Menurutnya, apabila kondisi perusahaan sehat, pekerja yang berstatus PHL dapat dibicarakan untuk menjadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).
"Yang ketiga, kita buka opsi setahun kemudian kita duduk bareng. Kalau perusahaan sehat, otomatis PHL ini bisa jadi PKWT," kata Andre.
Andre menyebut ketiga opsi tersebut sebagai bentuk 'kenaikan kelas' bagi pekerja. Ia berharap solusi yang dibangun dapat memberikan kepastian kepada buruh sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan dan kesehatan perusahaan. "Ketiga-tiganya kenaikan kelas, supaya pegangan," ujar Andre.
